Gedung 12 lantai seluas 176 meter persegi di belakang Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, itu bukan gedung biasa. Tak ada ruang normal di gedung berwarna abu-abu itu karena lebih mirip sekumpulan rak seperti dalam lemari perkakas. “Rak-rak” itu terbuat dari plat baja. Kabel, rantai serta gir tampak di sana-sini.

http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2011/05/31/brk,20110531-337795.id.html

Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini, Pemprov DKI akan lebih mendorong penggunaan fasilitas parkir di di dalam gedung (off street).

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo mengatakan seiring dengan perkembangan transportasi kota Jakarta, Perda yang ada saat ini dirasa sudah tidak mampu lagi mengatasi masalah perparkiran yang berkembang dinamis. “Untuk itu, Perda No 5/1999 ini dipandang perlu untuk disempurnakan,” kata Fauzi Bowo.

Fauzi menjelaskan, dalam penyediaan fasilitas parkir berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, penyediaan fasilitas parkir dilakukan pada ruang milik jalan yang dapat diselenggarakan di jalan kolektor dan jalan lokal.

Namun, sebagai upaya mengurangi tingkat kemacetan, secara bertahap Pemprov DKI Jakarta akan mengendalikan dan meniadakan penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir.

Dalam Raperda itu juga akan dikembangkan sistem parkir perpindahan moda (park and ride) pada pusat-pusat kegiatan di perbatasan wilayah dengan wilayah provinsi atau kabupaten lainnya. Seperti yang diatur dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2030. Ini untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan mendorong penggunaan angkutan massal sebagai moda transportasi.

Selain itu, rancangan juga telah mengakomodir perlindungan terhadap kehilangan kendaraan di lokasi parkir. “Dalam Raperda ini ada sanksi administrasi yang ditujukan kepada pengguna jalan dan jasa parkir yang melanggar, serta penyelenggara,” terang dia.

“Setiap tahunnya Upah Minimum Provinsi (UMP), biaya listrik, air, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami kenaikan. Namun, sudah tujuh tahun terakhir, tarif parkir tidak naik,” ujar Handaka, Ahad (29/1).

Padahal, kata Handaka, kenaikan tarif parkir ini tak hanya dapat mendorong investasi dari sisi pemerintah, tetapi juga dapat mengurai kemacetan di Ibukota. Ia juga berpendapat, tarif parkir yang disesuaikan dengan kondisi sekarang juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggara PAD yang ‘sehat’ ini pun menurutnya, dapat digunakan untuk memperbaiki sistem transportasi dan infrastruktur yang ada di Jakarta. Menurut Handaka, pihaknya sudah berulang kali mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk segera menyesuaikan tarif parkir dengan situasi Ibukota saat ini.

Apalagi berdasarkan ketentuan yang berlaku, sesuai Peraturan Daerah (Perda) No. 5 tahun 1999 tentang Perparkiran, tarif parkir seharusnya ditinjau selambat-lambatnya 1 kali dalam dua tahun.

Namun untuk Kota Jakarta sendiri, tarif parkir yang ada sudah diterapkan selama tujuh tahun, tanpa ada penyesuaian tertentu. “Kita sudah pernah mengajukan permohonan peninjauan kenaikan tarif parkir, baik melalui DPRD DKI ataupun langsung ke Pemprov DKI,” ujar Handaka.

Ia mengatakan, permohonan ini sudah dilakukan sejak tahun 2006, 2007, dan 2008. Namun hingga sekarang, tahun 2012, sama sekali belum ada penyesuaian terhadap tarif parkir.

Jakarta

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono mengatakan untuk tahap awal pihaknya akan membangun fasilitas parkir tersebut di halte bus TransJakarta Kalideres dan Kampung Rambutan. Tujuannya agar masyarakat pinggir kota bisa parkir di tempat itu kemudian menggunakan bus transJakarta menuju pusat kota.

“Kita akan bangun tempat parkir tingkat di beberapa titik halte transJakarta. Nanti tarifnya untuk motor Rp 5000 per hari dan Rp 8000 per hari untuk mobil. Nah harga itu sudah termasuk ongkos transJakarta Rp 3500. Seharian parkir disitu aman,” katanya dalam acara One Day Seminar mengenai Parkir, Senayan City, Jakarta, Kamis (26/01/2012)

Ia juga menambahkan untuk jalan Thamrin, Sudirman dan Gatot Subroto sudah dilingkari oleh angkutan massal dan akan tetap ditingkatkan layanannya, hal ini akan mengantisipasi kemacetan juga bisa menjadi alasan untuk memakai mobil pribadi. “Kita larang karena kita sudah kasih alternatif,” tambahnya

Sementara itu Dewan Transportasi Kota Jakarta, berpendapat bahwa pengendalian parkir bisa mengatasi kemacetan Jakarta dan merupakan salah satu alat untuk mengendalikan lalu lintas. Salah satunya adalah dengan adanya sistem zona parkir dengan tarif parkir berbeda.

“Semua kendaraan kalau mau parkir itu ke tengah kota. Seharusnya tarif parkir itu tidak flat, harus sesuai dengan demand. Jadi semakin ke pusat kota harusnya tarifnya semakin mahal dan off street dan on street harus sama,” kata Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan.

Ia juga mengatakan seharusnya dengan adanya 10 koridor TransJakarta bisa mencegah kendaraan pinggir kota parkir di tengah kota.

“Hasil kajian kami, dengan 10 koridor TransJakarta sudah cukup menampung arus masyarakat dari pinggir kota ke tengah kota, sehingga tidak perlu bawa kendaraan ke tengah kota, apalagi hanya untuk parkir,” katanya

Menurutnya dengan jumlah perjalanan mencapai 21 juta trip per hari, maka tarif parkir Jakarta masih paling murah sebagai kota metropolitan di seluruh dunia.

“Jakarta itu sehari US$ 1,5 untuk biaya parkir, padahal di Manila itu sampai US$ 3 per hari, ini sangat jauh sekali, jadi orang di Manila juga berpikir untuk membawa kendaraannya buat kerja karena hanya untuk diparkir saja,” katanya.

Hal ini sudah berulangkali saya alami, dan sudah saya adukan kepada pihak pengelola namun tidak ada tanggapan yang memuaskan.

Dikarenakan perubahan tarif parkir tersebut, saya harus membayar dua kali lipat dari tarif parkir normal.

Pelaksana Tugas Kepala Dishubkominfo Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo, Kamis (9/2/2012) mengatakan, dua jukir tersebut berniat mengurangi jumlah setoran ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo).

“Kami mengamankan barang bukti berupa karcis parkir palsu sedangkan juru parkir hanya kami bina,” tuturnya.

Penggunaan karcis palsu diketahui saat petugas Dishubkominfo pada Rabu (8/2/2012) melakukan patroli di sejumlah lokasi parkir di Wonosobo bagian kota seperti Jalan A Yani, Angkatan 45, Jalan Veteran serta Jalan Resimen atau sebelah barat pasar Induk Wonosobo. Kedua juru parkir berinisial IS dan WNT tersebut merupakan petugas parkir di Jalan Resimen atau sebelah barat pasar Induk.

“Indikasi palsu dikenali karena dalam karcis tertuang perda lama serta tidak ada Porporasi atau legalitas dari DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asset daerah),” jelas Andang.

Menurut Andang, pengguna parkir kemungkinan tidak sadar pemalsuan itu. Selain karcisnya mirip, tarif yang ditarik juga sama sehingga tidak ada komplain. Namun, tindakan ini merugikan pemerintah karena sistem pelaporan setoran parkir berdasarkan jumlah karcis yang terjual.

Dengan memalsukan karcis maka banyak pendapatan yang tidak disetor melainkan masuk saku jukir. Andang mengatakan, kedua jukir tersebut mengaku mencetak sendiri karcis palsu tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Taviv Agus Rayanto, Senin (6/2) menyatakan, DIY belum lama ini mendapat hibah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk studi kelayakan pembangunan kawasan sekitar Malioboro yang meliputi empat paket studi yakni, area parkir Malioboro, pedestrian, pengembangan kawasan Tugu dan Kridosono.

“Bappenas dapat hibah dari luar soal studi itu. Untuk studi kelayakan ini melibatkan tiga konsultan dari Jepang dan dua konsultan lokal,” terang Taviv.

Sejak seminggu lalu, tim sudah bekerja. Ditargetkan dalam dua belan ke depan studi kelayakan telah rampung dan dapat diketahui model pembangunan seperti apa yang tepat dilakukan di seputar kawasan Malioboro.

Sejauh ini penataan kawasan seputar Malioboro masih berkutat pada untung rugi pembangunan. Gubernur kata Taviv menekankan agar pembangunan secara ekonomis menguntungkan masyarakat dan investor. Modal biaya pembangunan oleh investor dapat kembali namun masyarakat sebagai penerima manfaat juga tak dibebankan dengan biaya tinggi.

Sebelumnya banyak opsi muncul mengani model pembangunan parkir. Namun dari sekian banyak opsi itu, ada dua model yang mengerucut.

Pertama, area parkir bawah tanah bakal dibangun sepanjang 1,5 km mulai dari Jalan Abu Bakar Ali hingga sebelum gedung Agung. Pengunjung dapat masuk ke Malioboro lewat Jalan Abu Bakar Ali atau Pasar Kembang. Sedangkan di atas dibebaskan dari kendaraan.

Opsi ke dua, area parkir tetap dibangun di bawah tanah namun tak hanya memfasilitasi parkir kendaraan tapi juga toko atau tempat perbelanjaan.

“Kedua opsi itu tetap sama dengan sistem ngerong atau bawah tanah, cuma masih dihitung untung rugi serta biayanya. Intinya masalah transportasi terpecahkan, masyarakat diuntungkan investor juga tidak rugi,” tuturnya.(harianjogja.com)

Sudah beberapa kali diingatkan agar tidak memberikan izin kepada pemilik kendaraan roda dua untuk parkir di pedestrian, namun pada kenyataannya para petugas parkir ini masih saja memberikan izin kepada pemilik kendaraan.

Jika dalam beberapa hari ke depan tidak ada perubahan, maka Dishubkominfo akan memberikan sanksi tegas, yakni meslakukan pencabutan izin SPT parkir yang dimiliki koordinator lapangan. Peringatan keras itu disampaikan Kepala Kadishubkominfo Kota Pekanbaru, Ir H Syafrudin Sayuti MSc MSTr kepada Riau Pos, Jumat (10/2) di ruang kerjanya.

‘’Kalau beberapa hari ke depan tidak bisa menegur dan mengarahkan anggotanya yang ada di lapangan, maka kita akan memberikan sanksi tegas dengan meminta UPTD untuk mencabut izin surat pengelolaan tempat (SPT) parkirnya,’’ ungkap Syafrudin Sayuti.

Jika hal itu tidak ingin terjadi, kata pria yang akrab di sapa Sayuti, diminta kepada pengelola parkir untuk memberikan arahan ke petugas di lapangan. Kalau memang tidak bisa diatur sebutnya, maka pengelola harus memberhentikan petugas tersebut. Dalam artian tidak lagi memakai yang bersangkutan. Karena kalau tetap dipakai ini akan menjadi masalah bagi pengelola sendiri.

‘’Pedestrian itu bukan tempat pelataran parkir, dan kita sudah sering ingatkan petugas parkir yang ada di lapangan melalui Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Parkir. Fakta di lapangan kita masih menjumpai banyak kendaraan yang parkir di sana. Untuk itu kita ingatkan kepada pengelolanya agar memperingatkan anggotanya yang ada di lapangan,’’ ujarnya.

Sayuti menambahkan, upaya yang akan dilakukan Dishubkominfo dalam menghalangi para pengguna jasa bebas parkir di atas pedestrian, pihaknya akan memasang barrier atau besi yang menyerupai pagar. Nantinya besi ini di pasang di tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat menaikkan sepeda motor. Dulunya cara seperti ini kata Sayuti sudah pernah dilakukan, tapi masyarakat mencoba untuk mematahkan besi yang sudah dipasang tersebut.

‘’Kita akan pasang lagi barrier di sana, walau kemarin sudah pernah juga, tapi sekarang kita akan buat lagi, dengan cara itu para pengguna jasa perparkiran tidak bisa dengan mudah memarkirkan sepeda motornya diatas pedestrian itu,’’ katanya.(fas)

JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan Pemprov Jakarta menertibkan parkir di pinggir Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, ternyata hanya seumur jagung. Saat ini, parkir di pinggir jalan itu sudah marak lagi.

Pantauan Kompas, Selasa (14/2/2012) siang, deretan mobil parkir di pinggir jalan itu antara lain di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Gajah Mada Plaza. Sementara barisan sepeda motor parkir di trotoar jalan.

Pencanangan Jalan Gajah Mada bebas parkir on street dilakukan Pemprov Jakarta akhir tahun lalu. Saat ini, tidak terlihat petugas yang jaga di area tersebut sehingga parkir di jalan kembali lagi.