Browsing articles in "News"

Jukir di Wonosobo Palsukan Karcis Parkir

Feb 15, 2012   //   by pkl   //   News  //  No Comments

Dua orang juru parkir di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah kedapatan memalsukan karcis parkir. Hal tersebut merugikan pemerintah kabupaten wonosobo karena berkurangnya pendapatan parkir yang disetor.

Pelaksana Tugas Kepala Dishubkominfo Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo, Kamis (9/2/2012) mengatakan, dua jukir tersebut berniat mengurangi jumlah setoran ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo).

“Kami mengamankan barang bukti berupa karcis parkir palsu sedangkan juru parkir hanya kami bina,” tuturnya.

Penggunaan karcis palsu diketahui saat petugas Dishubkominfo pada Rabu (8/2/2012) melakukan patroli di sejumlah lokasi parkir di Wonosobo bagian kota seperti Jalan A Yani, Angkatan 45, Jalan Veteran serta Jalan Resimen atau sebelah barat pasar Induk Wonosobo. Kedua juru parkir berinisial IS dan WNT tersebut merupakan petugas parkir di Jalan Resimen atau sebelah barat pasar Induk.

“Indikasi palsu dikenali karena dalam karcis tertuang perda lama serta tidak ada Porporasi atau legalitas dari DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asset daerah),” jelas Andang.

Menurut Andang, pengguna parkir kemungkinan tidak sadar pemalsuan itu. Selain karcisnya mirip, tarif yang ditarik juga sama sehingga tidak ada komplain. Namun, tindakan ini merugikan pemerintah karena sistem pelaporan setoran parkir berdasarkan jumlah karcis yang terjual.

Dengan memalsukan karcis maka banyak pendapatan yang tidak disetor melainkan masuk saku jukir. Andang mengatakan, kedua jukir tersebut mengaku mencetak sendiri karcis palsu tersebut.

Parkir Bawah Tanah Maliboro Segera Dipastikan

Feb 15, 2012   //   by pkl   //   News  //  No Comments

Rencana pembangunan parkir bawah tanah kawasan Malioboro bakal dipastikan dalam dua belan ke depan. Saat ini studi kelayakan terhadap model dan risiko pembangunan kawasan seputar Malioboro tengah digarap.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Taviv Agus Rayanto, Senin (6/2) menyatakan, DIY belum lama ini mendapat hibah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk studi kelayakan pembangunan kawasan sekitar Malioboro yang meliputi empat paket studi yakni, area parkir Malioboro, pedestrian, pengembangan kawasan Tugu dan Kridosono.

“Bappenas dapat hibah dari luar soal studi itu. Untuk studi kelayakan ini melibatkan tiga konsultan dari Jepang dan dua konsultan lokal,” terang Taviv.

Sejak seminggu lalu, tim sudah bekerja. Ditargetkan dalam dua belan ke depan studi kelayakan telah rampung dan dapat diketahui model pembangunan seperti apa yang tepat dilakukan di seputar kawasan Malioboro.

Sejauh ini penataan kawasan seputar Malioboro masih berkutat pada untung rugi pembangunan. Gubernur kata Taviv menekankan agar pembangunan secara ekonomis menguntungkan masyarakat dan investor. Modal biaya pembangunan oleh investor dapat kembali namun masyarakat sebagai penerima manfaat juga tak dibebankan dengan biaya tinggi.

Sebelumnya banyak opsi muncul mengani model pembangunan parkir. Namun dari sekian banyak opsi itu, ada dua model yang mengerucut.

Pertama, area parkir bawah tanah bakal dibangun sepanjang 1,5 km mulai dari Jalan Abu Bakar Ali hingga sebelum gedung Agung. Pengunjung dapat masuk ke Malioboro lewat Jalan Abu Bakar Ali atau Pasar Kembang. Sedangkan di atas dibebaskan dari kendaraan.

Opsi ke dua, area parkir tetap dibangun di bawah tanah namun tak hanya memfasilitasi parkir kendaraan tapi juga toko atau tempat perbelanjaan.

“Kedua opsi itu tetap sama dengan sistem ngerong atau bawah tanah, cuma masih dihitung untung rugi serta biayanya. Intinya masalah transportasi terpecahkan, masyarakat diuntungkan investor juga tidak rugi,” tuturnya.(harianjogja.com)

Izin SPT Parkir Dicabut

Feb 15, 2012   //   by pkl   //   News  //  No Comments

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pekanbaru mulai merasa gerah dengan sikap para petugas di lapangan, khususnya para petugas parkir yang berada di sekitar pedestrian Jalan Sudirman.

Sudah beberapa kali diingatkan agar tidak memberikan izin kepada pemilik kendaraan roda dua untuk parkir di pedestrian, namun pada kenyataannya para petugas parkir ini masih saja memberikan izin kepada pemilik kendaraan.

Jika dalam beberapa hari ke depan tidak ada perubahan, maka Dishubkominfo akan memberikan sanksi tegas, yakni meslakukan pencabutan izin SPT parkir yang dimiliki koordinator lapangan. Peringatan keras itu disampaikan Kepala Kadishubkominfo Kota Pekanbaru, Ir H Syafrudin Sayuti MSc MSTr kepada Riau Pos, Jumat (10/2) di ruang kerjanya.

‘’Kalau beberapa hari ke depan tidak bisa menegur dan mengarahkan anggotanya yang ada di lapangan, maka kita akan memberikan sanksi tegas dengan meminta UPTD untuk mencabut izin surat pengelolaan tempat (SPT) parkirnya,’’ ungkap Syafrudin Sayuti.

Jika hal itu tidak ingin terjadi, kata pria yang akrab di sapa Sayuti, diminta kepada pengelola parkir untuk memberikan arahan ke petugas di lapangan. Kalau memang tidak bisa diatur sebutnya, maka pengelola harus memberhentikan petugas tersebut. Dalam artian tidak lagi memakai yang bersangkutan. Karena kalau tetap dipakai ini akan menjadi masalah bagi pengelola sendiri.

‘’Pedestrian itu bukan tempat pelataran parkir, dan kita sudah sering ingatkan petugas parkir yang ada di lapangan melalui Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Parkir. Fakta di lapangan kita masih menjumpai banyak kendaraan yang parkir di sana. Untuk itu kita ingatkan kepada pengelolanya agar memperingatkan anggotanya yang ada di lapangan,’’ ujarnya.

Sayuti menambahkan, upaya yang akan dilakukan Dishubkominfo dalam menghalangi para pengguna jasa bebas parkir di atas pedestrian, pihaknya akan memasang barrier atau besi yang menyerupai pagar. Nantinya besi ini di pasang di tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat menaikkan sepeda motor. Dulunya cara seperti ini kata Sayuti sudah pernah dilakukan, tapi masyarakat mencoba untuk mematahkan besi yang sudah dipasang tersebut.

‘’Kita akan pasang lagi barrier di sana, walau kemarin sudah pernah juga, tapi sekarang kita akan buat lagi, dengan cara itu para pengguna jasa perparkiran tidak bisa dengan mudah memarkirkan sepeda motornya diatas pedestrian itu,’’ katanya.(fas)

Parkir di Jalan Gajah Mada Kambuh Lagi

Feb 15, 2012   //   by pkl   //   News  //  No Comments

Parkir liar di badan Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, marak lagi, seperti terlihat, Selasa (14/2/2012). Padahal, akhir tahun lalu dicanangkan Jalan Gajah Mada bebas parkir on street.

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan Pemprov Jakarta menertibkan parkir di pinggir Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, ternyata hanya seumur jagung. Saat ini, parkir di pinggir jalan itu sudah marak lagi.

Pantauan Kompas, Selasa (14/2/2012) siang, deretan mobil parkir di pinggir jalan itu antara lain di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Gajah Mada Plaza. Sementara barisan sepeda motor parkir di trotoar jalan.

Pencanangan Jalan Gajah Mada bebas parkir on street dilakukan Pemprov Jakarta akhir tahun lalu. Saat ini, tidak terlihat petugas yang jaga di area tersebut sehingga parkir di jalan kembali lagi.

Kenaikan Tarif Parkir Kendaraan Diragukan Hilangkan Kemacetan

Feb 15, 2012   //   by pkl   //   News  //  No Comments

RMOL.Jakarta masih macet. Itu tidak terbantahkan. Bahkan, kemacetan di Ibukota ini makin menjadi-jadi, tidak pandang tempat dan waktu, kemacetan ada di mana-mana.

Pemerintah DKI Jakarta punya segudang rencana aksi mengatasi kemacetan. Namun, rencana itu selalu kandas. Entah karena perencanaan kurang ma­tang, atau mungkin karena ren­cana itu tidak terlaksana dengan baik. Yang pasti, kemacetan belum juga terpecahkan.

Di era Gubernur Sutiyoso digalakkan program three in one. Maksudnya, satu mobil pribadi di jalan protokol, pada jam berang­kat dan pulang kerja diwajibkan membawa tiga penumpang. Ke­bi­jakan ini dimaksudkan supaya terjadi pengurangan jumlah ken­daraan pribadi yang digunakan sampai 66,6 persen.

Perhitungannya sederhana saja, tiga pekerja yang biasanya tiga mo­bil, diharapkan terpang­kas menjadi tiga orang satu mo­bil. Itu hara­pan­nya. Namun, dam­pak dari kebija­kan ini mun­cullah profesi baru bernama joki. Si joki ini menjual jasa men­jadi penum­pang palsu. Sekali lagi kebijakan ini kandas.

Tapi, ada kebijakan Sutiyoso yang mengubah warna transpor­tasi Jakarta. Tahun 2004, Sutiyo­so meluncurkan Jalur Transja­karta Blok M-Kota. Jalur ini dise­but koridor satu. Tepat dua tahun bus ini dioperasikan, pada 15 Januari 2006 Transjakarta melun­curkan jalur koridor 2 (Puloga­dung-Harmoni) dan 3 (Kalideres-Pasar Baru).

7 Oktober 2007, Fauzi Bowo-Prijanto dilantik menjadi Guber­nur-Wakil. Sampai saat ini tidak ada satupun kebijakan mengatasi kemacetan yang berjalan efektif. Penanggulan kemacetan berlaku sporadis, seperti tanpa ada peren­canaan yang matang dan kom­prehensif.

Satu-satunya kebijakan yang sempat bikin heboh dalam meng­atasi kemacetan adalah penga­turan jam masuk sekolah dan jam masuk kerja. Pada November 2010, Pemprov DKI melakukan pengubahan jam masuk sekolah dan masuk-pulang kerja. Kebija­kan ini menimbulkan pro-kontra di masyarakat.

Jadwal masuk sekolah yang sebelumnya jam 07.00 WIB, di majukan menjadi jam 06.30 WIB. Sedangkan, jam masuk kerja dibagi berdasarkan zonasi. Untuk wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Utara, jam masuk kerja mulai pukul 07.30 WIB. Jakarta Barat dan Jakarta Timur pukul 08.00 WIB, sedangkan Jakarta Selatan pukul 09.00 WIB.

Pengaturan jam masuk sekolah dan kerja dilandasi hasil survei PT Pamintori bahwa tiap harinya ada 2007 perjalanan di Jakarta. Ke­macetan itu terjadi karena adanya warga Jakarta dan sekitar­nya dalam jumlah besar mela­kukan perjalanan pada waktu bersamaan. Makanya, sebagai solusi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membagi-bagi waktu perjalanan dengan mengatur jam masuk sekolah dan kerja.

Dalam perjalanannya kebija­kan ini mandek. Karena yang bisa diatur hanyalah jam masuk seko­lah. Sedangkan jam masuk-pu­lang kantor tidak mengikuti, karena tidak adanya aturan yang kuat. Kebijakan itu hanya dilan­dasi surat edaran kepada pihak swasta yang meminta agar secara sukarela mengatur jam masuk-pulang sesuai maunya Pemprov DKI Jakarta.

Selain volume kendaraan pe­nye­bab kemacetan lainnya adalah soal parkir. Pemprov pun pernah melarang parkir di pinggir jalan, seperti di sepanjang jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Kendaraan yang terparkir di tepi jalan itu dianggap sebagai biang keladi kemacetan karena menyebabkan penyempitan jalan.

Namun, peraturan itu hanya efektif paling lama sebulan. Saat ini, baik motor dan mobil tetap bebas dan santai memarkir di tepi jalan Gajah Mada sampai Hayam Wuruk, tanpa takut digembok atau digembosi bannya.

Saking parahnya kemacetan di Jakarta, Presiden Susilo Bam­bang Yudhoyono dua kali  me­nyinggung Gubernur Fauzi Bo­wo.  Pertama, SBY bilang banyak proyek infrastruktur transportasi di Jakarta yang terbengkalai. “Kemacetan lalu lintas di kota-kota besar merupakan masalah yang serius. Kalau kita mende­ngar­kan twitter, radio, facebook, sms, talkshow percakapan di wa­rung kopi, di kota-kota besar ter­masuk di Jakarta, hampir selalu mereka membicarakan tentang kemacetan di Jakarta,” ucapnya saat Retreat di Istana Bogor, Februari lalu.

Di lain kesempatan, SBY bi­lang kemacetan jika tidak dapat di­pecahkan akan semakin mem­be­bani rakyat. “Kalau keadaan terus begini dan tidak ada perbai­kan akan membuat tidak nyaman warga dan semua pengguna ja­lan,” kata SBY di Sidang Kebinet Paripurna Mei lalu.

Belum tuntas atasi kemacetan, Gubernur Fauzi Bowo melempar wacana menaikkan tarif parkir sampai 400 persen. Tarif mobil yang sebelumnya Rp 1000 per­jam untuk mobil dan Rp 500 untuk motor, direncanakan naik jadi Rp 4 ribu dan Rp 2 ribu per­jam. Namun, Rancangan Peratu­ran Daerah kenaikan tarif itu masih digodok di DPRD. Kenai­kan tarif parkir itu nantinya akan digabungkan dengan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Re­tribusi Daerah.

“Tarif parkirnya nanti tergan­tung Perda baru tentang pajak daerah dan retribusi daerah, soal tarifnya akan diatur di situ. Diha­rapkan tahun 2012 ini jadi Per­danya,” kata Ketua Dewan Trans­portasi Kota Jakarta (DTKJ), Azas Tigor Nainggolan kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut Tigor, menaikkan tarif parkir tidak otomatis bisa menga­tasi kemacetan. Kemacetan ha­nya bisa ditanggulanggi dengan kebijakan terintegratif. Yakni, perbaikan moda angkutan umum, menekan penggunaan kendaraan pribadi, serta membangun infras­truktur transportasi.

Untuk menerapkan kebijakan itu pemprov tidak bisa sendiri. Diperlukan peran pemerintah pusat. Dia mencontohkan, terkait menekan penggunaan kendaraan pribadi, pemprov hanya punya wewenang  mengatur penggu­naan dengan memberikan disin­tesif, seperti penerapan electronic road pricing (ERP), penerapan pajak progresif dan mematok tarif parkir tinggi.

Kenyataannya, sudah dua ta­hun ini pemprov menunggu ter­bitnya peraturan pemerintah dari kemen­terian keuangan tentang pungutan ERP. Peraturan peme­rin­tah itu akan jadi cantolan bagi pemprov untuk memberlakukan retribusi bagi pengguna kenda­raan pribadi. “Gubernur nggak mungkin bikin kebijakan tanpa ada peraturan pemerintah-nya,” kata Tigor.

Menurutnya, kenaikan tarif parkir, penerapan pajak progresif ke­pemilikan kendaraan dan ren­cana penerapan ERP hanya se­batas membaut jera warga meng­gunakan kendaraan pribadi dan segera beralih ke angkutan umum. Akan tetapi, yang paling penting dilakukan sebetulnya ada­lah pembatasan pembelian kendaraan pribadi. Wewenang itu ada di pemerintah pusat.

“Kami berpacu dengan per­tum­buhan jumlah kendaraan pribadi. Selama bebas-bebas saja membeli kendaraan, selama itu ju­ga Jakarta bakal macet,” tegas­nya.

Dia mengungkapkan, tahun 2011 diperkirakan jumlah kenda­raan bermotor sebanyak 12 juta unit. Rata-rata pertumbuhan da­lam lima tahun terakhir 10 per­sen. Atau angka pertumbuhan mo­bil  per hari mencapai 240 unit dan sepeda motor sebanyak 890 unit per hari. Sedangkan, pertum­buhan jalan di Jakarta yang saat ini ratio pertambahannya hanya 0,01 persen per tahunnya.

”(Kenaikan tarif) parkir meru­pakan program yang paling cepat dijalankan karena regulasinya sudah ada. Kita harus menerap­kan manajemen parkir yang baik untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Khususnya manajemen parkir on street,” jelasnya.

Hanya Mampu Terpenuhi 157 M

S.Andhika, Anggota Komisi B DPRD DKI

Menaikan tarif parkir tidak ja­minan menjadi solusi meng­atasi kemacetan di Jakarta. Walau dipatok tinggi, masya­rakat belum tentu mau beralih ke angkutan umum dan me­ning­galkan kenda­raan priba­dinya di rumah.

Tarif parkir tinggi justru ber­potensi menjadi bancakan, ka­rena tiap tahun harus diakui selalu kebocoran dalam setoran ke kas daerah.

Anggota Komisi Perhu­bung­an DPRD DKI Jakarta S. An­dhika, mengatakan, selama ini setoran parkir selalu jadi masa­lah. Uang yang disetorkan unit pelaksana teknis perparkiran selalu di ba­wah target.

Tahun 2011 saja, target par­kir se­besar Rp 185 miliar ha­nya mampu terpenuhi Rp 157,3 miliar. Padahal, jika dili­hat dari potensi yang ada, pen­dapatan dari sektor parkir Rp 3 miliar perhari.

“Data Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), ada 300.000 titik satuan ruas parkir atau gedung parkir. Jika setiap titik parkir membayar pajak Rp 10.000 per hari, Pemprov bisa mendapatkan Rp 3 miliar per hari.

Jika memakai asumsi ini, target pajak parkir seharusnya mudah tercapai. Namun tidak tercapai­nya target penerimaan dari sektor parkir ini patut diper­tanyakan,” kata Andhika kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurutnya, kenaikan tarif parkir itu sudah dipraktikkan di lapangan. Karena, kondisi per­parkiran khususnya off street dikelola dengan semena-mena. Banyak pengelola parkir off street sering kali menaikkan tarif parkir secara sepihak. “Ta­rif itu akan turun seperti semula jika telah mendapatkan peri­nga­tan dari dinas terkait,” ung­kapnya.

Tak hanya parkir off street saja yang bermasalah, lanjut­nya, par­kir on street saat ini juga banyak dikuasai oknum tidak bertang­gung jawab. Ha­sil­nya, kata Andhika, penda­patan daerah masuk ke kantong pribadi.

Politisi Gerindra ini mene­gaskan,  permasalahan tersebut sebaiknya dimasukkan ke da­lam revisi Perda Perparkiran yang tengah digodok di DPRD DKI Jakarta. Apalagi lanjutnya, dalam Perda parkir yang lama terdapat klausul yang tidak menguntung­kan dari sisi pajak.

“Salah satunya, klausal pajak parkir off street yang di­be­­bankan kepada operator swasta hanya 20 persen dari jumlah ruas parkir kendaraan, bukan berdasarkan jumlah ken­daraan yang masuk ke dalam gedung atau mal. Itu sangat merugikan Jakarta dan meng­untungkan swasta,” te­gasnya.

Saat ini, DPRD DKI Jakarta masih menyelesaikan pemba­hasan rancangan peraturan dae­rah tentang perparkiran. Perda yang seharusnya selesai tahun 2011 ini merupakan penyem­purnaan Perda yang ada. Bebe­rapa hal yang belum rampung dibahas ialah tarif parkir dan penentuan zona parkir.

Dibagi Tiga Zona Tarif

Enrico Vermy, Kanit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran DKI Jakarta

Dibanding kota-kota besar di dunia, tarif parkir di Jakarta memang yang paling murah. Survei yang dilakukan Colliers Internasional menemukan fakta dari 156 kawasan pusat bisnis di seluruh dunia, tarif parkir di Jakarta paling murah sedunia.

Di kawasan Asia Tenggara, Singapura menduduki pering­kat pertama dengan tarif aku­mulasi per bulan 278,20 dolar AS atau setara 225,04 dolar AS disusul Bangkok 82,5 dolar AS, dan Manila 56,83 dolar AS.

Untuk menggenjot Pendapa­tan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran DKI Jakarta berencana menaikkan tarif parkir di ibu kota pada tahun ini.

Untuk mendukung rencana itu, saat ini revisi Perda Nomor 5 tahun 2009 tentang Perpar­kiran tengah dibahas DPRD DKI Jakarta. Diperkirakan akhir tahun ini, pembahasan se­lesai dilakukan.

Kepala Unit Pelaksana Tek­nis (UPT) Perparkiran DKI Ja­karta, Enrico Vermy, mengata­kan pihaknya memang telah mengusulkan kenaikan tarif parkir untuk meningkatkan pendapatan parkir di Jakarta.

Tahun lalu pihaknya menar­getkan pendapatan parkir sebe­sar Rp 21,4 miliar, dan hingga November pihaknya telah me­rea­lisasikan pendapatan sebesar Rp 20 miliar.

Enrico menyebut besaran ke­naikan parkir dibedakan berda­sarkan golongan. Untuk Golo­ngan A, yaitu kawasan per­kan­toran yang berada di pusat kota, tarifnya lebih mahal. Pada Go­longan A untuk jenis sedan dan sejenisnya yang semula Rp 1.000 untuk jam pertama men­jadi Rp 4.000 dan berlaku untuk jam berikutnya. Jenis bus dan se­jenisnya yang semula Rp 2.000 untuk jam pertama men­jadi Rp 6.000 dan berlaku untuk jam berikutnya. Untuk sepeda motor yang semula Rp 500 menjadi Rp 2.000 untuk sekali parkir.

Sementara untuk Golongan B atau kawasan pinggir kota, jenis sedan dari semula Rp 1.000 menjadi 2.000 untuk satu kali parkir. Jenis bus semula Rp 2.000 menjadi Rp 6.000 untuk satu kali parkir. Sepeda motor semula Rp 500 menjadi Rp 1.000.

“Tarif yang sama berlaku di semua area parkir, yakni tepi ja­lan umum, lingkungan parkir, pe­lataran parkir, dan gedung parkir,” katanya, belum lama ini.

Namun demikian, dirinya tidak bisa memastikan kapan penerapan tarif baru ini diber­lakukan. “Tahun ini setelah re­visi perda diketok palu. Tapi kita belum bisa memastikan bu­lan apa akan diberlaku­kannya,” ucapnya.

Enrico menjelaskan sesuai dengan rekomendasi Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) yang dikeluarkan per­tengahan tahun lalu, areal parkir di Jakarta dibagi dalam tiga zona tarif.

Ketiga zona itu ialah pertama zona pinggir yang meliputi ka­wasan Klender, Lenteng Agung, dan sekitarnya. Kedua, zona antara yang meliputi ka­wasan Matraman, Tanah Abang, dan sekitarnya. Ketiga, zona pusat, meliputi kawasan jalan protokol, seperti Jalan Sudirman, Tham­rin, dan Gatot Subroto.

Dengan pengaturan zona seperti itu, tarif parkir menjadi 1:3:5. Dengan kata lain jika parkir mobil di kawasan Jl Su­­dir­man, Anda akan dikenai tarif berbeda (lebih mahal) daripada jika Anda parkir di kawasan Lenteng Agung atau Klender.

Hanya Kejar Target Pendapatan Daerah

Ikhsan Tualeka, Pengamat Kebijakan Publik Paramadina

Silakan saja Pemerintah Pro­vinsi DKI Jakarta menaikkan tarif parkir sampai 400 persen, asalkan ada jaminan bisa menjadi solusi menanggulangi kemace­tan, bu­kan sekedar mencari un­tung demi menambah pen­da­patan asli daerah.

Dengan tarif parkir mahal warga mau beralih ke angkutan umum. Tapi fakta di lapangan menunjukan sebaliknya. Ang­kutan umum masih jauh dari stan­dar aman dan nyaman. Pem­­beritaan di media massa lebih banyak cerita-cerita buruk soal angkutan umum.

“Kalau begini, tentu saja be­ra­­papun tinggi kenaikan bakal di­bayar si pengguna ken­daraan pri­badi,” kata pengamat Kebi­jakan Publik dari Univer­sitas Parama­dina, Ikhsan Tua­leka, kemarin.

Dia menyarankan, sebaik­nya dilakukan dulu pembe­na­han di sektor angkutan umum, setelah itu baru per­la­han-la­han mela­kukan kebi­ja­kan yang membi­kin jera peng­guna kendaraan pribadi.

“Tidak logis juga kalau pem­prov belum maksimal menye­dia­kan pelayanan angkutan umum yang baik. Itu namanya Pemprov DKI mau enaknya saja,” tu­kasnya.

Menurutnya, selama ini yang jadi masalah adalah parkir se­ring dijadikan ajang banca­kan untuk sejumlah pihak. Padahal, jika pemprov mau memberi ja­mi­nan uang parkir terkelola baik, ten­tunya bisa dimanfaat­kan untuk membangun infrastruktur.

“Saya melihat rencana ini hanya demi untuk mengejar tar­get pendapatan daerah dan kore­lasinya dengan perbaikan infras­truktur dan pelayanan publik tidak berbanding lurus,” tan­dasnya. [Harian Rakyat Merdeka]

Tarif Transjakarta Akan Digabung Biaya Parkir

Feb 15, 2012   //   by pkl   //   News  //  No Comments

VIVAnews - Tarif bus Transjakarta akan dibundel atau digabung dengan tarif parkir pemilik kendaraan pribadi yang naik angkutan massal itu. Karenanya, Badan Layanan Umum Transjakarta akan memperbanyak lokasi “Park and Ride” secara bertahap.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta, Udar Pristono, mengatakan, tarif parkir yang ditetapkan Rp8.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk kendaran roda dua. “Tapi itu sudah dengan tiket bus Transjakarta sebesar Rp3.500. Jadi masyarakat hanya membayar Rp4.500 untuk mobil, dan Rp 1.500 untuk motor,” katanya.

Dengan tarif bundel itu, masyarakat bisa menitipkan kendaraan selama 24 jam. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta baru memiliki satu lokasi yakni di kawasan Halte Ragunan. Namun demikian, “Park and Ride” milik swasta juga sudah banyak.

Selama ini, di Jakarta berlaku tarif parkir progresif. Dengan ketentuan itu, setiap orang yang menggunakan jasa layanan parkir kendaraan roda empat harus mengeluarkan Rp3.000 untuk satu jam pertama, dan Rp1.500 untuk setiap jam berikutnya. Sementara untuk kendaraan roda dua Rp1.000 pada jam pertama dan Rp500 untuk jam berikutnya.

Karenanya, jika lokasi parkir diterapkan tarif progresif, masyarakat tak antusias menitipkan kendaraannya dan beralih ke bus Transjakarta untuk sarana transportasi. Saat ini, masyarakat masih bisa menikmati fasilitas parkir vertikal di Ragunan secara gratis sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Tiga lokasi baru untuk “Park and Ride” akan ditambah, yaitu di Kalideres, Kampung Rambutan, serta Pulo Gebang. Fasilitas tersebut dibangun dengan sistem knock-down, agar mudah untuk memindahkan kendaraan yang ada.

Ia juga mengundang pihak swasta untuk membangun “Park and Ride”. Sehingga bisa menampung lebih banyak kendaraan, dan tidak parkir lagi di badan jalan.

• VIVAnews

Senayan City Terapkan Area Parkir Taraf Internasional

Feb 13, 2012   //   by pkl   //   News  //  No Comments

IKEBAYORAN – Masalah lahan parkir di Jakarta sudah semakin ruwet, ditambah jumlah kendaraan yang semakin padat merayap di jalan-jalan ibukota. Hal tersebut berdampak pada minimnya lahan perpakiran, sehingga pusat perbelanjaan menjadi alternatif untuk menitipkan kendaraan. Namun di sisi lain volume kendaraan pun makin memadati.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPD Jakarta, Handaka Santosa menjelaskan bahwa area parkir di mal-mal khususnya Senayan City sudah cukup memumpuni untuk menampung banyaknya jumlah kendraan. Dari manejemen perparkiran yang ada sudah dikatakan sudah sesuai dengan standarisasi. Menurutnya tak perlu khawatir dengan tingkat keamanan di area parkir Senayan City.

“Sebenarnya untuk memberikan pelayanan parkir bagi konsumen, Senayan City sudah terbilang cukup baik. Dari jumlah lahan parkir, segi keamanan, dan kenyamanan sangat diperhatikan. Maka dengan tarif parkir yang ada sangatlah sepadan atau jauh lebih murah dengan mendapat fasilitas tersebut,” tutur Handaka sekaligus CEO Senayan City kepada kebayoran online.

Untuk menanggulangi bertambahnya volume kendaraan, pemerintah telah menyediakan beberapa area parkir dengan sistem park and ride. Pengendalian parkir dilakukan untuk mendorong sumber daya parkir secara efisien serta digunakan sebagai alat untuk membatasi arus kendaraan ke suatu kawasan.

“Pemerintah akan menyiapkan lahan parkir seperti penataan parkir di Taman Menteng dan Taman Suropati. Karena di Jakarta seharusnya diterapkan sistem parkir dan menumpang, agar masyarakat tidak diharuskan membawa kendaraan ke pusat kota,” terang Dinas Perhubungan DKI, Udar Pristono.

Berdasarkan undang-undang  perparkiran, kebijakan parkir bertujuan untuk menghilangkan lahan parkir di badan jalan dan mendorong pembangunan lahan parkir di luar badan jalan maupun mendirikan gedung parkir sendiri. Bila nantinya ada parkir liar, maka kendaraan tersebut akan diderek.

Banyak beranggapan area parkir di kawasan Senayan terbilang sangat memadai, dilihat dari keberadaan pusat perbelanjaan Senayan City, Plaza Senayan, dan STC. Namun saat ini sebagian pengendara masih dipusingkan diskriminasi perparkiran khususnya pengendara sepeda motor.

“Luas lahan parkir idealnya 20 persen dengan luas jalan. tapi saat ini lahan parkir kurang lebih 2 persen. Kami selaku manajemen tentunya telah memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap kendaraan baik roda empat maupun roda dua. Ditambah dengan tarif yang murah,” ujar Handaka.

Tak hanya area parkir untuk kendaraan bermotor saja yang disediakan, Senayan City juga memberikan pelayanan area parkir bagi sepeda. Bepergian menggunakan sepeda ke pusat perbelanjaan menjadi perhatian penting Senayan City dalam pelayanan masalah perparkiran di Jakarta. Karena minimnya area parkir khusus sepeda di ibukota menjadi motivasi untuk menciptakan lahan parkir yang bertaraf internasional.(IMO)

BPK Harus Audit Dana Area Parkir Motor Istana

Feb 13, 2012   //   by pkl   //   News  //  No Comments

Jakarta – Pembangunan area parkir sepeda Sekretariat Negara dan Istana Kepresidenan Republik Indonesia (RI) menelan biaya Rp 10,5 miliar. Harus ada audit anggaran mahal tersebut.

“BPK (Badan PEmeriksa Keuangan, Red) harus mengaudit pembangunan parkir motor Istana,” ujar Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Ahmad Yani, saat dihubungi INILAH.COM, Minggu (29/1/2012).

Pembangunan area parkir sepeda motor di atas lahan seluas 3.000 m2 itu telah selesai pembangunannya, dan segera dioperasikan. Area parkir tersebut dibangun dua lantai ke bawah tanah, dengan menggunakan bahan bangunan yang baik kualitasnya.

Namun menurut Yani, pembangunan area parkir sepeda motor seperti itu tidak sesuai kebutuhan Istana. “Enggak masuk akal dan pengawasannya lemah,” kata Yani.

Sebagaimana diketahui, pembangunan area parkir sepeda motor bawah tanahini sudah dilakukan sejak Juli 2011. masa pembangunan tersebut selama 170 hari, dan pembangunan dijadwalkan berakhir pada Desember 2011, dengan menghabiskan anggaran senilai total Rp 10, 581 miliar.

Hiriko, Mobil Lipat untuk Kemudahan Parkir

Feb 13, 2012   //   by pkl   //   News  //  No Comments
Mencari tempat parkir sering kali jadi masalah pelik, terutama di kawasan perkotaan yang padat. Sebuah mobil listrik berukuran mikro (electric microcar) kemudian dibuat dengan kemampuan melipat diri, demi menyesuaikan dengan lahan parkir yang makin terbatas.
Mobil buatan MIT, Amerika Serikat ini bernama Hiriko. Tubuhnya yang kecil hanya memuat dua kursi. Saat diparkir, mobil ini bisa dikecilkan menjadi setengah ukuran semula. Tiga mobil Hiriko bisa muat di tempat parkir yang biasanya hanya untuk satu mobil ukuran biasa.
Jika mobil kecil biasanya bermasalah dengan kemampuan manuver, tidak demikian dengan Hiriko. Mobil ini dilengkapi kemudi khusus bernama “robot-wheels” yang memungkinkannya berputar 180 derajat pada sumbu aksisnya.
Mobil bertenaga baterai ini bisa berjalan sejauh 62 mil atau nyaris 100 km dalam sekali pengisian baterai. Sebuah komputer dibenamkan di dalamnya, dengan kemampuan mengenali lokasi dan secara otomatis membatasi kecepatannya pada batas yang dilegalkan. Selain itu sistem navigasinya mampu menghentak bagian ban untuk memberi tahu pengemudi arah yang harus ditempuh.
Mobil futuristik ini akan diproduksi pada akhir tahun ini, dengan perkiraan harga sekitar 16.000 dolar atau sekitar Rp143 juta. Berminat? (Sumber: FoxNews.com)

POLEMIK PARKIR: BPSK Dinilai Hanya Cari Masalah

Feb 13, 2012   //   by pkl   //   News  //  No Comments

SOLO – Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dinilai terlalu berlebihan
dalam menangani keluhan masyarakat soal perparkiran, sehingga bukannya memberikan solusi, tetapi justru semakin memicu polemik.

Hal tersebut dikemukakan Wakil Walikota (Wawali) Solo, FX Hadi Rudyatmo saat dimintai tanggapannya mengenai pernyataan-pernyataan BPSK yang terkesan terus memojokkan Pemkot Solo dalam masalah perparkiran. Kepada wartawan, Jumat (27/1/2012), Rudy, sapaan akrabnya, menyatakan BPSK sudah berlebihan dalam menjalankan wewenangnya.

“Saya heran, sebenarnya BPSK itu paham atau tidak dengan wewenangnya. Seharusnya BPSK kan menjadi perantara yang mencarikan solusi ketika ada sengketa antara konsumen dengan penyedia barang dan jasa. Tapi dalam hal ini mereka bukannya mencari solusi tapi malah menimbulkan masalah,” jelas Rudy.

Menurutnya, masalah perparkiran itu menjadi rancu karena tidak jelas siapa yang bersengketa dengan siapa. Apa yang disengketakan, berapa nilai kerugiannya dan sebagainya juga tidak jelas. Jika Pemkot dianggap sebagai pihak yang merugikan masyarakat karena menerapkan aturan berdasarkan Perda dan Perwali sehingga dinilai layak digugat secara hukum, Rudy menilai itu salah alamat. Sebab, Pemkot tidak mendapat keuntungan apapun dari masalah itu.

Sementara itu, Pemkot Solo memastikan penerapan parkir dengan metode baru tetap akan dilanjutkan sesuai aturan yakni Perda No 9/2011 tentang Retribusi Daerah dan Perwali yang menjadi pedoman pelaksanaannya. Pemkot mengakui implementasi peraturan itu di lapangan memang masih banyak kelemahan. Namun hal itu tidak berarti pelaksanaannya harus ditunda atau dihentikan karena peraturannya sudah diundangkan.

“Kami mengakui mungkin sosialisasinya memang masih kurang, sebab tidak mungkin kan kami memberitahu warga satu persatu. Cara yang paling mungkin ya hanya melalui pertemuan, media massa, atau papan pengumuman. Itu sudah kami lakukan,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto. Mengenai papan pengumuman yang jumlahnya baru sekitar 10 buah padahal ada 300-an titik parkir di Solo, Budi mengatakan tentu jumlahnya akan ditambah. Namun tidak mungkin di setiap titik dipasangi papan pengumuman.

Ditemui sebelumnya, Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Anindito Prayogo mengatakan tahun ini sudah direncanakan untuk dipasang papan pengumuman di 20 titik berikut rambu petunjuk zona. Sementara untuk lelang parkir, menurut Anindito sudah dilakukan.

“Ada delapan rayon yang dilelang. Pendapatan yang diperoleh dari lelang tersebut mencapai hampir Rp700 juta. Sedangkan untuk penunjukannya baru dalam proses. Semua pihak harus menyadari bahwa proses peralihan ini memang perlu waktu,” kata Anindito.

Sebagaimana diinformasikan, BPSK mengungkapkan sejumlah permasalahan berkaitan dengan pengelolaan parkir di Solo belakangan ini, baik yang berasal dari pengaduan masyarakat maupun hasil pengawasan di lapangan. BPSK menilai Pemkot belum siap dalam penerapan parkir itu kemudian merekomendasikan penerapan parkir tersebut ditunda. BPSK memberi waktu sampai 24 Februari bagi Pemkot menyelesaikan permasalahan.

News Categories

Kontak Kami

Our Showroom at

Mall Taman Palem Lt.1 Blok A 37-38, Jln.Kamal Raya Outher Ring Road Cengkareng, Jakarta Barat

Marketing Office

Mall Taman Palem Lt.1 Blok A 85-87, Jln.Kamal Raya Outher Ring Road Cengkareng, Jakarta Barat
Phone :
021 71681928
021 71681938
021 51122766
021 45789343

Fax : 021 29330293

Workshop

Jln. Pelopor Blok NIII/11, Cengkareng, Jakarta Barat
Phone : 021 5551739
Fax : 021 5551739

E Mail :
informasi :info@palang-parkir.com

For Fast Respond :

Aditya : 08176464469 / 02197881104

Anto : 08151680889 / 02192143025

Brata : 021 95779161, 02132163245, 081291370313

Anindya : 081219475241

Administrasi :
Anna

Technical Help :
Yamad : 02195478703

Dedy : 02180742066

Ridho : 085693077171 / 081384096133