Parkir “On Street” Naik hingga 4x Lipat

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan kenaikan tarif parkir untuk area di tepi jalan umum (on street parking). Tarif untuk sepeda motor naik menjadi empat kali lipat, sedangkan untuk roda empat naik 100 persen dan plus tarif progresif.

Gubernur DKI Fauzi Bowo mengatakan, pihaknya telah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi DKI Jakarta tentang Retribusi Daerah kepada DPRD DKI, salah satunya mengenai retribusi parkir. Raperda ini merupakan revisi terhadap Perda No 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin mengatakan, dalam Raperda tersebut, Pemprov DKI mengusulkan empat kategori penetapan tarif parkir. Parkir on street dibedakan menjadi dua bagian,

yakni parkir di jalan golongan A dan jalan golongan B. “Jalan A dan Jalan B dibedakan berdasarkan intensitas lalu lalang kendaraan,” kata Selamat di Jakarta, Kamis (7/10/2010).

Dalam Raperda itu, kenaikan paling tinggi berlaku untuk sepeda motor. Jika sebelumnya jenis kendaraan ini dikenai tarif Rp 500, kini tarifnya naik menjadi Rp 2.000 untuk sekali parkir. Untuk jam-jam berikutnya, sepeda motor tidak dikenai tarif tambahan. Peraturan ini berlaku untuk sepeda motor yang diparkir di tepi jalan umum golongan A maupun B.

Untuk mobil sedan, jip, minibus, pikap, dan sejenisnya, parkir on street di jalan golongan A dinaikkan menjadi Rp 4.000 untuk satu jam pertama dan bertambah Rp 4.000 untuk setiap jam berikutnya.

Adapun bus, truk, dan sejenisnya naik menjadi Rp 6.000 untuk satu jam pertama. Golongan bus dan truk ini juga dikenai tarif progresif sebesar Rp 6.000 untuk setiap jam berikutnya. Dengan berlakunya tarif progresif untuk kendaraan-kendaraan tersebut, kata Selamat, maka alat ukur parkir akan kembali digunakan.

Tarif progresif untuk roda empat ini tidak diberlakukan lagi di jalan golongan B. Di jalan ini, tarif parkir untuk mobil sedan dan sejenisnya tidak mengalami kenaikan, yakni parkir Rp 2.000 untuk satu kali parkir. Adapun bus dan sejenisnya diganjar tarif Rp 6.000 sekali parkir.

Dikutip dari Kompas.com

Gagalnya Manajemen Perparkiran

Di tengah kegelisahan masyarakat atas melambungnya berbagai harga bahan kebutuhan pokok dan kenaikan harga bahan bakar minyak, Pemerintah DKI Jakarta justru menyeruak dengan kebijakan yang rada ganjil: menggembok mobil. Tindakan ini dikenakan terhadap siapa saja yang memarkir “gerobak Jepang”-nya secara sembarangan. “Tidak pandang bulu, sekalipun pejabat, kalau melanggar akan saya gembok mobilnya,” gertak Prijanto, wakil gubernur. Tampaknya urusan “gembokisasi” ini bukan gertak sambal. Terbukti, hari pertama dilancarkan, 128 mobil dibuat nyahok, digembok lalu ditilang. Sudah bisa diduga, terobosan ini menangguk pro-kontra, ada yang mengapresiasi, tapi tidak sedikit yang menolak dan mencibirnya. Minimnya sosialisasi dan tingkat efektivitasnya menjadi isu yang paling dominan dipersoalkan.

Namun, sejatinya inti persoalannya bukan hanya sebatas sosialisasi atau efektivitasnya. Mengapa? Tindakan menggembok mobil (dan sepeda motor) tidak bisa dengan hanya dilihat kaca mata teknis. Sekalipun disosialisasi sampai “doweer” (meminjam istilah iklan seluler), jika jantung persoalannya tidak digarap, tindakan menggembok mobil ibarat menegakkan benang basah saja. Bahkan hanya sebagai bentuk pelarian atas kegagalan manajemen pengelolaan perparkiran di Jakarta, atau setidaknya merupakan cermin buruk bagi politik pengelolaan transportasi makro. Perparkiran merupakan subsistem dari sistem besar pengelolaan transportasi. Idealnya, perparkiran merupakan bagian dari solusi dari sistem transportasi. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, tidak hanya di Jakarta, perparkiran justru menjadi benalu (part of the problem) dari sistem transportasi itu sendiri.

Ironisnya, dalam konteks Jakarta, parkir sebagai benalu justru mendapat tempat terhormat dalam ranah regulasi, khususnya via Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran di DKI Jakarta. Perda ini secara eksplisit menganut “paradigma kuno”, yaitu dibolehkannya parkir di bahu jalan (on street parking). Padahal, idealnya, pengelolaan perparkiran–dalam konteks kota besar–seharusnya menganut paradigma off street parking, yaitu parkir yang dilokalisasi pada sebuah gedung atau taman parkir; bukan di bahu jalan (apa pun jenis dan kelas jalan). Sebab, ketika on street parking masih diakomodasi dalam sebuah regulasi; efeknya jelas, mengurangi fungsi utama jalan. Jalan dibuat bukan untuk parkir (apalagi untuk pasar!), melainkan untuk sarana mobilitas pengguna jalan. Apalagi jumlah ruas jalan di Jakarta masih amat minim, hanya 8 persen dari total luas wilayah Jakarta. Lihatlah luas ruas jalan di Singapura, yang sudah mencapai titik ideal, yaitu 15 persen dari total luas wilayahnya. Jika luas ruas jalan yang masih amat minimalis ini masih juga digerogoti untuk parkir–baik liar maupun bahkan legal–oh, betapa besar kerugian sosial-ekonomi yang terjadi.

Jadi, jika merujuk pada Perda Nomor 5 Tahun 1999, sejatinya tidak ada yang salah dengan parkir di pinggir/bahu jalan. Yang salah justru tindakan penggembokan itu! Namun, dalam konteks manajemen transportasi, apa yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta bisa dipahami, malah sebenarnya terlambat. Di belahan kota lain, yang manajemen transportasinya lebih beradab (tertata), termasuk di Bogota-Kolombia, tindakan semacam itu sudah lazim dilakukan. Artinya, jika pemerintah DKI Jakarta serius ingin mengurangi tingkat “barbarian” Kota Jakarta, tindakan yang dilakukan jangan hanya pada level pinggiran (menggembok mobil itu mah ecek-ecek).

Bongkar ulang

Secara substansial, Perda Nomor 5 Tahun 1999 mendesak untuk dibongkar ulang. Sebenarnya, sejak 2005–saat gubernurnya masih Bang Yos–telah dijanjikan agar perda ini direvisi. Selain tidak ideal lagi untuk mengelola perparkiran, perda ini tidak ramah terhadap hak-hak konsumen. Bahkan secara diametral bertentangan vis a vis dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Salah satu pasal klasik yang dianut Perda Nomor 5 Tahun 1999 adalah bahwa setiap kerusakan dan atau kehilangan barang dan atau kendaraan selama parkir menjadi tanggung jawab konsumen sendiri (gendheng tenan!). Pencantuman “klausul baku” semacam ini adalah batal demi hukum.

Basis ideologi pengelolaan perparkiran adalah off street parking, bukan on street parking. Maka perda ini harus secara tegas mengatur bahwa setiap tempat publik wajib mempunyai area perparkiran. Sebab, faktanya, kini tidak sedikit tempat publik–termasuk milik pemerintah–yang tidak mempunyai fasilitas parking area.

Audit tempat publik

Pemerintah DKI Jakarta seharusnya juga proaktif melakukan audit ulang terhadap gedung perkantoran, mal, pusat belanja, hotel, restoran, rumah sakit, dan tempat publik lain, apakah mereka punya fasilitas perparkiran atau tidak. Kalaupun punya, apakah cukup memadai jika dibandingkan dengan jumlah karyawan atau konsumen yang menyambangi tempat publik tersebut. Contohlah Jepang, setiap warga yang ingin memiliki mobil harus mampu menunjukkan via foto bahwa di rumahnya ada fasilitas garasi. Petugas kepolisian pun akan melakukan cek ulang terhadap fasilitas yang ditunjukkan via foto itu. Jika tidak terbukti, jangan bermimpi bisa memboyong mobil ke rumahnya. Bandingkan dengan perilaku warga Jakarta, yang gemar menjadikan jalan raya sebagai garasi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun harus berani memelopori pembangunan gedung yang secara khusus diperuntukkan sebagai area parkir. Penulis pernah mendiskusikan hal ini dengan pihak swasta (Asosiasi Pusat Belanja di Indonesia), tapi mereka keberatan karena, secara ekonomi, berapa pun tarif parkir yang dikenakan tidak akan mampu menutup biaya operasi gedung parkir tersebut. Padahal secara fungsional, parking area–baik berupa gedung maupun taman parkir–adalah fasilitas umum yang harus disediakan oleh pengelola gedung. Jangan mendirikan gedung jika tidak mampu menyediakan parking area yang memadai.

Perombakan pengelolaan perparkiran di Jakarta juga harus menyentuh aspek infrastruktur teknologi yang digunakan. Hal ini penting, karena faktanya fulus yang diraih oleh Badan Pengelola Perparkiran selalu tekor. Diduga karena tingkat kebocoran yang amat signifikan. Salah satu cara untuk menekan potensi kebocoran itu adalah dengan teknologi (online). Di Sydney, Australia, sebagai contoh, ketika konsumen memarkir kendaraannya, mereka cukup “diawasi” oleh sebuah mesin yang menggunakan sistem online. Hebatnya, selain dengan uang cash, transaksi pembayarannya pun bisa dilakukan dengan kartu kredit, bukan dengan pulsa telepon seluler!

Kesimpulan

Dari sisi manajemen transportasi, melakukan penggembokan (bahkan derek) bagi kendaraan yang melanggar peruntukan jalan adalah tindakan yang bisa ditoleransi. Namun, dalam konteks empiris, tindakan tersebut tidak fair. Sebab, pokok permasalahan perparkiran di Jakarta bukan terletak pada faktor teknis (jadi tidak bisa main gembok), melainkan pada manajemen pengelolaannya. Sungguh ironis jika pertumbuhan volume kendaraan bermotor di Jakarta yang begitu tinggi tidak dibarengi dengan fasilitas parking area yang memadai. Salah satu solusinya adalah mewajibkan pengelola tempat publik menyediakan parking area secara memadai, relevan dengan jumlah penghuni gedung dan atau jumlah pengunjung tempat tersebut. Untuk mewujudkan itu, tidak ada jalan lain, pemerintah Jakarta mesti membongkar ulang manajemen pengelolaan perparkirannya, baik pada tataran regulasi maupun kebijakan makro di bidang transportasi. Jika tidak, bisa ditebak, tindakan menggembok mobil, selain tidak akan efektif, usianya pun hanya seumur jagung.

Tulus Abadi, anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

Gubernur DKI: Tarif Parkir di Jakarta Termurah Sedunia

JAKARTA  (Pos Kota) –  Pemprov DKI Jakarta memiliki peluang besar mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir. Bahkan penyerapan tenaga kerja bisa lebih banyak bila manajemen parkir dibenahi dengan memperbanyak parkir gedung.
Peluang tersebut terlihat dari pertumbuhan jumlah kendaraan yang ada di Jakarta.

Sampai saat ini, jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta mencapai lebih dari 5,6 juta unit. Dari jumlah itu, 3,9 juta unit di antaranya adalah kendaraan roda dua. Jumlah tersebut bertambah bila digabung dengan  kendaraan yang masuk dari daerah. Siang hari jumlah kendaraan di Jakarta  sekitar 9 juta unit.

Namun, karena manajemen parkir  masih buruk, pendapatan yang diperoleh tidak maksimal. Misalnya, untuk tahun 2010 dari parker gedung (pajak parkir 20 persen), pemprov hanya memperoleh Rp150 miliar setahun. Pendapatan buruk justru berasal dari parker tepi jalan. Dari 410 ruas jalan  dengan 13 ribu marka parkir, pemprov hanya memperoleh Rp19 miliar. Dana tersebutpun habis  dipakai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir. Bahkan pemprov  harus nombok sekitar Rp7 miliar karena  biaya operasional UPT Parkir setaun Rp26 miliar. sumber pos kota

Dibalik “Kesederhanaan” Tukang Parkir

Apakah ada diantara kalian yang juga berpikir tukang parkir jalanan kadang-kadang bisa membuat kesal dan mengganggu?

Kadang aku berpikir mereka seolah-olah mendapatkan “otoritas” legal berkat rompi DISHUB mereka yang bergaris glowing silver itu. Bikin mereka kayak nggak peduli kepentingan pengendara lain, khususnya pengendara motor sepertiku. Asik mengatur keluar-masuk mobil-mobil kapsul tanpa terlihat menghiraukan beragam resiko. Perilaku mereka sudah mirip kucing yang suka nyebrang sembarangan dan tiba-tiba. Jadi kita yang terpaksa harus berhati-hati supaya nggak nabrak si tukang parkir, karena kita harus “maklum dengan pekerjaan itu orang”.

Jika mencoba memahami situasinya, memang bisa dipahami bahwa jalan raya sudah menjadi bagian dari lingkungan hidup sehari-hari si tukang parkir. Jalanan yang rawan bahaya sudah “terdaftar” di otak sebagai lingkungan yang aman-aman saja. Pendapat lain yang lebih sederhana mungkin ya emang udah nekad aja demi mencari nafkah untuk diri sendiri dan keluarga.

Ngomong-ngomong, tahukah kalian berapa penghasilan seorang tukang parkir dalam sehari? It’s crazier than thought. Nominalnya nggak sesederhana penampilannya, lho. Nggak percaya? Mari cek ilustrasinya.

Misalnya tarif untuk motor 1000 rupiah dan mobil 2000 rupiah. Jika dalam sehari seorang tukang parkir mendapat 10 motor dan 10 mobil, maka:

10 x 1000 = 10,000

10 x 2000 = 20,000

Total pendapatan 30,000 x 30hari (sebulan) = Rp 900,000,-

Itu mungkin pendapatan rata-rata saja. Atau bahkan termasuk minimal. Jadi dalam sebulan tukang parkir bisa memperoleh pendapatan minimal sekitar 1juta rupiah. Bahkan banyak yang mengatakan pendapatan mereka jauh lebih banyak dari itu. Aku sudah mendengar tentang itu sejak cukup lama, tapi lupa berapa jumlah pendapatan yang diperkirakan. Tapi yang jelas, it’s like a crazy secret behind the simplicity…

Dalam kenyataannya, jumlah kendaraan yang parkir pada sebuah lahan bangunan komersil atau bank, tidaklah mungkin kurang dari 5, kecuali yang memang sangat sepi pengunjung. Lagipula sudah tentu seorang tukang parkir memilih tempat yang banyak pengunjung.

Meski masih kesal dengan perilaku mengganggu tukang parkir yang sekali-sekali terjadi, jujur aku salut (dan iri) dengan pendapatan mereka, yang notabene lebih besar dari aku yang cuma dagang pulsa sambil klak-klik-an. Beugh… X-{

Pelihara Parkir on Street, Pemprov DKI Rugi Rp 800 M/Tahun

Jakarta – Selain mengganggu arus lalu lintas,       parkir   on street (parkir pinggir jalan) mengakibatkan kerugian bagi Pemprov DKI Jakarta hingga Rp 800 miliar per tahun. Parkir di gedung perkantoran harus digalakkan.

“Angka kerugian yang dialami DKI Jakarta mencapai Rp 800 miliar per tahun akibat masih memberlakukan parkir on street. Ini kerugian yang cukup besar bukan hanya bagi pemerintah, tetapi masyarakat juga,” kata pakar transportasi, Ofyar Z Tamin.

Hal ini disampaikan Ofyar di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (4/3/2011).

Guru besar dari ITB ini menyatakan data tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukannya baru-baru ini. Namun, ia tidak menjelaskan rinci penelitian dan kapan waktu penelitian itu dibuat.

Menurut Ofyar, kondisi infrastruktur Jakarta sebenarnya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Bandung. Bandung dinilai gagal menata sarana infrasktruktur sehingga kemacetan Jakarta pun seolah menular ke Kota Kembang itu.

“Seperti pengalaman Bandung, akibat parkir on street dipelihara hampir setengah luas jalan digunakan untuk parkir,” kata Ofyar.

Ia berpendapat pemerintah sebaiknya mengesampingkan pola pikir akan merugi apabila tidak memelihara parkir on street itu. Sebab, kata Ofyar, penghapusan parkir on street justru mendatangkan keuntungan.

“Jangan hanya memikirkan PAD-nya,” ujarnya.

Alternatif menghilangkan parkir on street adalah menyediakan parkir off street pada gedung perkantoran. Beberapa negara terbukti dapat mengurangi tingkat kemacetan dengan menerapkan parkir off street.

“Mengacu kepada negara maju yang tingkat kepadatan lalu lintas cukup tinggi, setiap pembangunan gedung-gedung baru atau penambahan lantai pada gedung harus sekaligus menambah area parkir,” papar Ofyar.

Selain itu, lanjut dia, membangun parkir off street akan lebih ekonomis. Pemprov DKI Jakarta bisa menghemat hingga Rp 205 miliar per tahun.

“Jika dihitung secara matematis, membangun gedung parkir jauh
lebih ekonomis dibanding tidak membangun sama sekali. Perhitungannya, dengan membangun gedung parkir terdapat penghematan sekitar Rp 205 miliar per tahun,” kata Ofyar.

Pendapat senada disampaikan oleh Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Iskandar Abubakar. Menurut dia, parkir on street sebagai penyebab kemacetan harus segera dihapus.

“Kalau pendapat saya, on street hanya memicu kemacetan. Lebih baik dihapus saja,” kata Iskandar.

Pemprov DKI Jakarta harus terus membenahi angkutan massal, membangun JPO (Jembatan Penyebranagn Orang), sebagai alternatif lain mengurangi kemacetan di Ibukota. “Selain membangun angkutan massal, bangun jalur sepeda serta perbanyak jembatan penyeberangan orang. Ini akan cukup efektif mengurai kemacetan,” papar dia. sumber  detik news

Perda Perparkiran belum atur bagi penyandang cacat

Jakarta – Rancangan revisi Perda No 5 tahun 1999 tentang Perparkiran yang telah diselesaikan Pemprov DKI, dinilai Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya secara umum telah mengatur masalah perparkiran dengan baik. Namun masih ada yang belum diakomodir terkait kebutuhan lahan parkir bagi penyandang cacat.

“Selama ini penyandang cacat sering dinomorduakan, termasuk masalah parkir. Kalau sekarang sudah ada ladies parking atau lahan parkir khusus wanita, maka harus ada lahan parkir untuk penyandang cacat. Itu belum ada dalam revisi Perda Perparkiran yang disusun Pemprov DKI,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Royke Lumowa, dalam acara Konsultasi Publik Perda Perparkiran di Jakarta Media Center (JMC), Jakarta, seperti yang dikutip dari laman beritajakarta.com, Senin (25/4).

Masukan lain yang diusulkannya yaitu tujuan dari pembuatan peraturan tersebut, karena selama ini belum ada peraturan lalu lintas yang menyebutkan tujuan pembuatan peraturan tentang kelancaran lalu lintas dan menjadikan pelayanan lalu lintas menjadi lebih baik.

Pihaknya juga melihat DKI belum memasukkan peraturan tentang kerja sama dengan instansi terkait untuk penataan perparkiran di DKI Jakarta. Salah satu yang difokuskan yaitu kerja sama dengan Polda Metro Jaya dengan Satpol PP DKI dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI. Juga sebaiknya, jangan hanya satu pemprov dengan pemprov tetangga melakukan kerja sama, tetapi pemprov dengan instansi terkait misalnya kepolisian dan TNI.

“Kerja sama dengan instansi belum ada. Ini penting, misalnya, ketika parkir on street ini sudah tertib, tapi ada PKL yang berdagang. Artinya, Dishub harus bekerja sama dengan Satpol PP. Kalau razia ya bareng-bareng, jangan sendiri-sendiri,” kata Royke.

Berikut, dia melihat ada beberapa pasal yang kontradiktif dalam revisi Perda Perparkiran. Seperti pasal 14 hingga pasal 44, dalam pasal 14 disebutkan penyelenggara parkir ikut bertanggung jawab atas kehilangan, tetapi di pasal 44 masih belum disebutkan aturan-aturan kehilangan.

“Jadi pasal-pasal yang bertentangan ini perlu direvisi. Diusulkan perlu adanya asuransi tetapi untuk itu tarif parkir jadi agak mahal sedikit,” ujarnya.

Hal lain yang perlu direvisi yaitu ketentuan pidana dalam revisi perda itu, hanya mengatur kendaraan yang parkir sembarangan di rambu-rambu dilarang parkir. Tetapi di dalamnya tidak diatur ketentuan pidana kendaraan yang parkir di tempat-tempat tertentu meski tidak ada tanda dilarang parkir. Seperti depan rumah orang, tikungan, depan gang, pemadam kebakaran, perlintasan sebidang, dan persimpangan jalan.

“Ada juga harus ditegaskan dalam perda itu, setiap bangunan harus dilengkapi dengan ruang parkir yang memadai. Tidak bisa sembarang membangun mal dan pusat perbelanjaan tanpa ada ruang parkir. Karena akan memicu adanya parkir on street,” tandasnya.

Kemudian, dalam perda itu belum disebutkan kriteria jalan-jalan yang dilarang parkir dan belum ada rambu, seperti jalan protokol dan jalan di kawasan yang tidak boleh parkir. “Secara keseluruhan Perda Perparkiran masih perlu direvisi. Jadi itu semua yang penting-penting kita usulkan,” imbuhnya.

KEBIJAKAN PERPARKIRAN

Diposkan oleh Iskandar Abubakar di 20:21

Pengelola Parkir Tolak Keputusan MA

Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan keputusan bahwa setiap kendaraan yang hilang di areal parkir wajib diganti pengelola parkir. Pengelola perparkiran menilai keputusan itu belum tepat. Pasalnya, setiap kasus kehilangan kendaraan di tiap lokasi perparkiran tidak sama.

“Sebenarnya atas kasus yang bersangkutan tidaklah sama. Jadi tak mungkin disamaratakan,” ucap Pimpinan Secure Parking Chrisman, di Medan, Jumat (30/7).

Menurut pengelola areal perparkiran sejumlah mal di kota Medan, meski pihaknya mendukung penuh atas rencana revisi aturan tersebut, namun tidak serta merta setiap kendaraan yang hilang, langsung diganti. Tetapi, tambah dia, harus melalui prosedur hingga akhirnya diputuskan perlu diganti.

“Kita mesti melihat faktor-faktor penyebabnya, apakah murni kelalaian pengelola atau si pengendara,” kata dia.

Dia merinci beberapa kelalaian pengguna jasa, yang perlu menjadi pertimbangan pengelola apakah jadi tidaknya murni mengganti kendaraan pemilik seperti kunci tertinggal di kendaraan, kaca mobil pemilik tidak tertutup rapat dan kehilangan tiket masuk.

Sedangkan pengelola jasa perparkiran dianggap lalai jika ada kendaraan yang diloloskan melalui sistem keamanan yang mereka miliki. Jika itu sampai terjadi, sambung dia, maka proses penggantian kendaraan juga harus melalui prosedur.

“Sampai ada pihak yang memutuskan bahwa kehilangan kendaraan pengguna jasa mesti diganti,” jelasnya. Saat ditanyakan, apakah ada rencana menaikan tarif parkir kepada pengguna jasa, jika pemerintah akhirnya merevisi aturan tersebut, Chrisman menuturkan, masih perlu dipertimbangkan kembali. Pasalnya, jika akhirnya aturan baru diterapkan, maka dipastikan pengelola jasa perparkiran membutuhkan pengamanan ekstra di sekitar lokasi.

“Selama ini kita hanya menyediakan lahan parkir. Dengan aturan baru, maka faktor-faktor internal untuk menjaga itu mesti ditingkatkan, seperti kamera CCTV. Begitu juga dengan asuransi mesti diperhitungkan,” ujarnya.

Study tentang perparkiran – Belajar dari Osaka

Parkir memang masih merupakan kendala di Osaka terutama karena keterbatasan lahan ( sama dengan Jakarta ). Untuk itu, pemerintah berusaha mencari jalan keluar, dengan pengaturan sistim perparkiran yg lebih efisien dan efektif, baik menyangkut lahan maupun jumlah kendaraan yg boleh menggunakannya.

Perparkiran di Osaka seperti ini, tidak ada ‘ramp’ tetapi memakai ‘lift’ untuk mengangkat mobil ke lantai 2 dan seterusnya. Sehingga menghemat lahan parkir ( sebuah ‘ramp’ standard mobil sekitar 5 derajat. Bayangkan berapa panjang yg terbuang untuk membuat gedung parkir? ).

Ini konsep perparkiran di pemukiman kota, perumahan dan ‘townhouse’. Beberapa tempat, ‘gedung parkir’ ini bisa dibongkar pasang, tergantung lahan.

Kabid Perparkiran Dishub didesak mundur

MEDAN – Anggota Komisi D DPRD Medan, CP Nainggolan, mendesak Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Medan, Fahmi Harahap, agar mundur dari jabatannya.

Hal itu langsung dikatakan CP Nainggolan dihadapan Fahmi dalam rapat dengar pendapat Komisi D dengan Dishub Medan dan sejumlah pemegang izin parkir, hari ini.

“Kalau Pak Fahmi tidak mampu menyelesaikan masalah pemegang izin parkir ini sebaiknya bapak mundur saja,” kata CP Nainggolan dengan nada marah.

Sebelumnya, salah seorang pemegang izin parkir, Surbakti, mempertanyakan nasib mereka karena Pemko Medan akan mengalihkan pengutipan parkir kepada pekerja harian lepas (PHL) di Dishub Medan. Dengan demikian mereka yang selama ini mengelola parkir di lapangan tidak akan diperpanjang lagi izinnya.

“Kalau pengutipan parkir di-SPT-kan kepada PLH Dishub, jadi kami mau dikemanakan? Padahal kami adalah pihak yang pertama merintis parkir di lapangan. Tanpa kami, pendapat asli daerah (PAD) dari parkir tak akan terdongkrak,” kata Surbakti.

Menjawab itu Kabid Perparkiran Dishub Medan, Fahmi mengatakan, pengalihan itu dilakukan berdasarkan Perda No 7 Tahun 2002. Pada Pasal 8 disebutkan pengutipan retribusi parkir tidak bisa dilakukan pihak ketiga tapi langsung dilakukan Dishub.

“Itulah makanya tugas pengutipan parkir itu dialihkan kepada PHL Bidang Perparkiran di Dishub. Malah juru parkir (jukir)nya juga tidak boleh dari pihak ketiga, tapi harus PHL dari Dishub juga,” ujarnya.

Mendengar itu CP Nainggolan, langsung berang. Dia menilai Dishub hanya melihat sisi yuridis dan ekonomisnya saja dalam melaksanakan Perda. Tapi tidak melihat sisi sosialnya. Jangan karena untuk melaksanakan peraturan lalu mengabaikan nasib tiga ribu jukir di Kota Medan.

“Dishub harus mencarikan solusi terhadap persoalan ini. Jika tidak ini akan bisa menimbulkan keributan di lapang. Kalau tidak mampu mencari solusinya sebaiknya Pak Fahmi mundur saja,” tegasnya.